BogoPapua.net JAYAPURA – Wakil Ketua Asosiasi Bupati se Wilayah Pegunungan Tengah Papua Ricky Ham Pagawak meminta kepada pemerintah pusat untuk mengkaji ulang terkait penetapan dan pelantikan Sekertaris Daerah (Sekda) defenitif Provinsi Papua, yang telah diputuskan oleh Presiden RI Joko Widodo.
“ Pertama kami dari Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah yang kurang lebih terdiri dari 9 kabupaten atau 9 bupati meminta dengan tegas kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri, memberikan penjelasan tentang kriteria syarat pengangkatan Sekda Provinsi Papua yang kita ketahui bersama bahwa dalam keputusan tim seleksi yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu telah menetapkan tiga orang calon Sekda Provinsi Papua yang terdiri dari nomor urut pertama Doren Wakerkwa SH, kedua Drs Wosuok Siep dan yang ketiga Dance Yulian Flassy,”kata Waket Ricky Ham Pagawak saat memberikan keterangan pers kepada wartawan Selasa malam (3/11/2020) di Swissbel Hotel Jayapura.
Kata RHP sapaan akrabnya. Saat ini yang menjadi pertanyaan para bupati dan juga masyarakat di wilayah Lapago Pegunungan Tengah. Mengapa dari urutan ketiga dengan nilai sekitar 72. Bisa diangkat. Sedangkan Doren Wakerkwa sebagai salah satu putra terbaik Papua yang saat ini menjadi Pelaksana tugas Sekda yang nilainya 80-an justru tidak ditetapkan dalam keputusan presiden.
“Jadi sekali lagi kami meminta kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk segera menyampaikan alasan. Karena masyarakat public kita di Papua sudah mengetahui bahwa yang akan dilantik adalah Doren Wakerkwa sebagai Sekda defenitif,”tuturnya.
Jangan Adu Domba
Mewakili Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah juga berharap Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Presiden dan Mendagri memberikan pendidikan. Entah itu pendidikan politik atau pendidikan lebih khusus dalam birokrasi dan aparatur yang baik kepada orang Papua.
“Kami ini mau belajar. Kalau kami diajarkan dengan cara dan yang tidak sesuai seperti yang diharapkan. Bagaimana orang Papua akan maju. Bagaimana orang Papua ini bisa merasa bahwa kami ini orang Indonesia kalau cara penilaian seperti ini,”tanya RHP yang juga Bupati Mamberamo Tengah itu
Lanjutnya yang kedua kalau memang seperti ini caranya. Maka tidak usah dilakukan test atau seleksi. “Silahkan tunjuk sudah kalau mau tunjuk silahkan ditunjuk saja oleh Negara. Atau mungkin Negara menilai Doren Wakerkwa dalam tanda kutip mungkin OPM atau siapa. Kalau itu yang terjadi jangan mengadu domba antar orang Papua,”tegasnya.
Diakuinya Dance Yulian Flassy adalah orang asli Papua juga. Akan tetapi saat ini orang asli Papua ada dua yakni Papua dan Papua Barat. Menurutnya saat ini Negara sudah memberikan dua provinsi di Tanah Papua.
“Penekanan kami bukan soal Papuanya. Akan tetapi dia (Doren Wakerkwa-red) punya nilai tertinggi. Itu kan nilai yang Pak Doren peroleh. Bayangkan kalau orang nomor dua yang menggeser ke atas masih mungkin kita bisa tanya. Akan tetapi orang nomor tiga yang menjadi nomor satu. Hal ini menjadi pertanyaan. Ini bukan keputusan pemerintah sebagai keputusan kader birokrat. Akan tetapi pengangkatan Dance adalah keputusan politik yang dinilai oleh kita. Maka dari tiga naik menjadi satu,”bebernya.
Jangan Mencari Alasan
Menjawab pertanyaan wartawan bahwa sebelumnya ada pernyataan dari Ketua Timsel Pemilihan Sekda Papua, sejak jauh hari sudah menyampaikan bahwa tidak melihat nilai tertinggi. Akan tetapi tiga nama besar itu dikirimkan ke presiden dan presiden yang menentukan siapa yang akan menjadi sekda defenitif.
Atas pertanyaan itu, RHP mempertanyakan balik terkait aturan dan keputusan atau undang – undang nya mana. Agar hal ini menjadi bisa bahan acuan.
“Tidak bisa mencari alasan. Kita juga mau belajar bahwa kita juga sudah memenuhi syarat. Sehingga menghargai apa yang sudah tim seleksi lakukan dan sampai tahap akhir harapan seluruh masyarakat Papua bahwa Doren Wakerkwa sebagai Sekertaris Daerah Provinsi Papua,”tukasnya.
Untuk itu sekali lagi dirinya atas nama Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah dan juga atas nama masyarakat di 9 kabupaten wilayah Lapago meminta penjelasan khusus dari Presiden dan juga menteri terkait untuk segera menjawab dan meminta untuk tidak melakukan pelantikan di Papua. Sebelum memberikan penjelasan terkait hal ini.
Sebab menurutnya apabila terjadi pelantikan akan mengundang masalah. Selain itu juga mengapa dengan proses yang sudah dilakukan dan nilai yang sudah ditetapkan dan ada standarnya serta penjaringan dilakukan secara terbuka dan bukan diam – diam.
“Kalau mungkin tiga ini diam – diam dan nilainya tidak kita ketahui dan diputuskan dalam Keputusan Presiden kita terima. Mungkin itu keputusan presiden karena ada nilai khusus oleh pemerintah pusat. Akan tetapi hal ini sudah terbuka dan hasilnya seperti itu. Jadi sekali lagi kami meminta kepada pemerintah pusat untuk jangan mengadu domba kita orang Papua atau jangan memberikan contoh atau hal – hal yang kurang baik,”ulangnya.
Saat ini orang Papua mau belajar yang baik dan ingin sama seperti rekan – rekan lainnya di tanah air. “Di Politik kita sudah bagus dan di birokrasi kita lebih khusus wilayah Lapago dan Meepago mau baik. Akan tetapi kalau sudah diajarkan dengan cara – cara yang tidak terhormat dan tidak terpuji pasti kita marah,”sesalnya. (Josemaria)
