Bank Indonesia Keluarkan Rilis Dampak LTV/FTV Terhadap Perekonomian Papua

BogoPapua net JAYAPURA – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua menggelar Bincang-Bincang Media (BBM) dengan tema utama yakni, dampak LTV/FTV terhadap Perekonomian Papua, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) tahun 2021 dan Gerakan Quick Response Code Indonesian Standard Negara Kesatuan Republik Indonesia (Qris NKRI).
Kegiatan BBM dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Naek Tigor Sinaga dan jajaran pejabat KPw BI, seperti Dedi Irianto Kepala Deputi Perwakilan BI, Pakar Ekonomi Putra Indrawan, beserta rekan-rekan media, yang berlangsung di Jayapura, Jumat (5/3/2021).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Naek Tigor Sinaga mengatakan, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi pada triwulan IV 2020 sebesar -2,19 % konsumsi rumah tangga sehingga secara kumulatif, pada tahun 2020 terkontraksi sebesar 2,07%.
“Konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi indonesia dengan kontribusi sebesar 58% sehingga konsumsi rumah tangga juga berkontribusi paling besar terhadap kontraksi pertumbuhan ekonomi indonesia pada tahun 2020,” katanya.
Dijelaskannya Provinsi Papua mencatatkan pertumbuhan PDRB positif sebesar 2,32 % (yoy) pada tahun 2020, namun jika dilihat kembali pertumbuhan tersebut ditopang sektor pertambangan yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 16,62% (yoy). Sehingga jika diperhitungan PDRB dilakukan tanpa sektor tambang, perekonomian Papua pada tahun 2020 terkontraksi sebesar -3,51% (yoy). Dengan share konsumsi rumah tangga yang besar (42%), performa komponen ini menjadi kunci pertumbuhan ekonomi.
“Untuk dapat menggerakan perekonomian melalui konsumsi rumah tangga, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan yang dapat memberikan insentif bagi masyarakat untuk melakukan konsumsi sehingga dapat mendorong perbaikan ekonomi Indonesia,” cetusnya.
Perkembangan sistem pembayaran (Transaksi Non Tunai), perkembangan transaksi non tunai kata Naek Tigor, di Provinsi Papua alat pembayaran mennggunakan kartu -APMK tercatat mengalami peningkatan yang sangat pesat.
“Hal ini terlihat dari peningkatan pangsa transaksi non tunai dibandingkan tunai melalui alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) dari 51,8% pada triwulan IV 2019 menjadi 53,1% pada periode yang sama tahun 2020. Disisi lain, pangsa transaksi non tunai terhadap konsumsi rumah tangga (PDRB) turut mengalami peningkatan dari dari 27,5% pada triwulan IV 2019 menjadi 30,1% pada 2020.,” ungkapnya.
Trend peningkatan transaksi non tunai ini tak terlepas dari upaya peningkatan inklusi keuangan serta digitalisasi keuangan yang dilakukan Bank Indonesia bersama pemerintah daerah dan perbankan diPapua.
Dalam hal ini inovasi sistem pembayaran memilik peranan penting. Bertahap tapi pasti, dari awalnya transaksi dilakukan secara tunai menjadi alternatif non tunai, kemudian meningkat lagi transaksi non tunai yang tadinya masih dilakukan secara bersentuhan dan atau tatap muka, saat ini dengan adanya transaksi online, e-Commerce dan penggunaan QR code Indonesia standard (QRIS), transaksi dapat dilakukan secara nirsentuh dan tanpa tatap muka.
“QRIS mendapat sambutan baik dari masyarakat dan pelaku usaha diPapua. Dalam dua tahun terakhir jumlah merchant yang menggunakan QRIS mengalami peningkatan yang signifikan dari 4.290 merchant ditahun 2019 menjadi 26.689 merchant pada akhir tahun 2020,” katanya.
Menurutnya Tren peningkatan ini akan terus berlanjut seiring dengan meningkatnya awareness masyarakat dan pelaku usaha terhadap kemudahan dari bertransaksi menggunakan QRIS. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh pelaku usaha dari pengguna QRIS ini antara lain, Membangun Credit Profile, Pembayaran yang aman, Transaksi tercatat langsung masuk rekening, Tidak perlu menyiapkan uang kembalian, nilai transaksi berkala saja dapat dilakukan, dan bebas resiko pencurian serta uang palsu, Meningkatkan penjualan dan kecepatan dalam bertransaksi, Murah dan bebas biaya bagi usaha mikro.
Presiden Joko Widodo meluncurkan program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada tanggal 11 Januari 2021 sebagai bentuk dukungan dorongam pemerintah atas penggunaan produk dalam negeri serta untuk mendukung Usaha Mikro, kecil dan menengah terutama selama masa Pandemi Covid-19.
“Terdapat tujuan dalam pelaksanaan Gernas BBI. 1. Mengakselerasi transformasi digital UMKM. 2. Memperkuat kelangsungan usaha. 3. Mempercepat perputaran siklus ekonomi. 4 . Mendorong semangat bangga produk local. 5. Mendorong nation branding produk lokal unggulan,” akunya. (MG)