“Sangat disadari bahwa pemerintah daerah sangat terhambat menjalankan program-program di lapangan karena faktor keamanan, serta kondisi wilayah. Kita semua harus mendukung program pemerintah daerah demi mewujudkan kesejahteraan kita bersama,”
BogoPapua.net SUGAPA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Intan Jaya, pada hari Kamis (3/12/2020) bersama tim Akademisi dari Universitas Cenderawasih (Uncen) melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev), sekaligus pembagian bantuan keagamaan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bantuan kali ini mengambil sasaran di Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya.
Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni dalam sambutannya mengatakan kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan distrik yang pada tahun 2020 ini dilaksanakan di Distrik Homeyo.
“Perlu saya sampaikan bahwa agenda pemerintah daerah di Pogapa kali ini tidak hanya melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan distrik, tapi juga akan dilakukan seminar hasil kajian legalitas tanah ulayat dari tim kajian antropologi Universitas Cenderawasih yang beberapa waktu lalu telah melaksanakan kegiatan pengambilan sampel atau data di sini,”terangnya dalam rilis yang diterima redaksi melalui Kabag Humas Pemkab Intan Jaya Kelly Kabak.
Selain itu juga akan dilakukan penyerahan bantuan keagamaan bagi hamba-hamba Tuhan, serta penyerahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau kepada masyarakat yang telah terdata secara simbolis.
“Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan distrik ini, kami ingin melihat langsung kondisi di lapangan, sehingga kami mengetahui dengan pasti faktor apa saja yang menjadi penghambat maupun faktor pendukung penyelenggaraan pemerintahan di distrik, yang tentunya di setiap tempat atau distrik berbeda-beda,”tuturnya.
Selain itu dengan hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat merupakan wujud nyata perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat.
Kedepannya kegiatan ini akan dilaksanakan dengan melibatkan lebih banyak kepala perangkat daerah, sehingga bisa langsung mendengar sendiri masukan serta kebutuhan dari masyarakat kita dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di distrik, yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Faktor Keamanan Pendukung Utama
“Faktor utama pendukung penyelenggaraan pemerintahan adalah keamanan, sehingga kami sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak, agar pelaksanaan program-program pemerintah bisa terlaksana dan dirasakan masyarakat,”tukasnya.
Disisi lain terbentuknya kabupaten Intan Jaya yang merupakan pemekaran dari Paniai adalah untuk memangkas jarak pelayanan pemerintahan dan seharusnya dapat merubah kondisi dari yang lama menjadi lebih baik.
Namun itu semua tidak dapat terwujud tanpa campur tangan dari semua pihak, baik pihak keamanan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat , pemuda, dan perempuan serta seluruh masyarakat kabupaten Intan Jaya.
Disisi lain masyarakat juga dapat mengawasi kinerja aparatur pemerintah, sebab tanpa masyarakat pemerintah tidak bisa hadir disitu, pemerintah hadir untuk melayani masyarakat.
Namun pada kenyataannya ada masyarakat tapi aparatur pemerintahnya tidak ada, yang ada hanya bangunan kantor kosong. kondisi seperti ini masih banyak terjadi di setiap distrik, bahkan di kabupaten. Sehingga secara bertahap pemerintah daerah akan membuat regulasi terkait disiplin Aparatur Sipil Negara atau ASN di wilayahnya.
Selain itu juga pemerintah daerah memberikan apresiasi bagi para tokoh gereja sebab gereja menjadi kepanjangan tangan pemerintah daerah dalam memberikan informasi, pemahaman serta mengarahkan masyarakat untuk lebih terbuka dan menerima pelayanan serta arahan pemerintah. Posisi gereja selalu berada di tengah, antara masyarakat dan pemerintah sehingga menjadi sentral dalam tatanan kehidupan masyarakat intan jaya. oleh karena itu pemerintah daerah akan terus bersinergi dan memberikan perhatiannya kepada para tokoh gereja yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten Intan Jaya.
“Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan pula, kegiatan dari tim antropologi Universitas Cenderawasih yang beberapa waktu lalu telah melakukan pendataan adalah untuk memetakan letak asset – asset pemerintah daerah yang berada pada tanah-tanah ulayat masyarakat. Sehingga pemerintah daerah mendapat dokumen akademik yang valid terhadap pemilik tanah-tanah yang telah dikuasai pemerintah, agar selanjutnya dapat dibebaskan atau memberikan ganti rugi kepada mereka yang benar-benar memiliki hak atas tanah tersebut,”bebernya.
Hal ini diperlukan untuk kelengkapan dokumen dalam proses ganti rugi hak atas tanah masyarakat yang telah dikuasai pemerintah daerah. hari ini atas data dan hasil analisis akademik yang telah dilakukan oleh tim antropologi Uncen akan dilakukan seminar hasil.
“Oleh karena itu saya mengharapkan kepada seluruh masyarakat terutama pemilik hak atas tanah bisa kerjasama agar menghasilkan dokumen kajian yang sesuai dan tepat sasaran,”harapnya.
Situasi Keamanan Pembangunan Terhambat
Disisi lain perlu diketahui bahwa pemerintah daerah secara bertahap akan melakukan ganti rugi atas tanah-tanah yang telah dikuasai pemerintah daerah atau yang telah ada bangunan pemerintah di atas tanah tersebut.
Tahun ini akan dilakukan ganti rugi atas tanah kantor bupati Intan Jaya tahap satu, dan direncanakan tahap kedua tahun depan. Hal ini penting agar menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
“Saya harapkan di penghujung tahun pada bulan Desember ini dengan hadirnya pemerintah daerah disini, menjadi tanda perubahan yang lebih baik bagi daerah yang kita cintai bersama ini. Sangat disadari bahwa pemerintah daerah sangat terhambat menjalankan program-program di lapangan karena faktor keamanan, serta kondisi wilayah. Kita semua harus mendukung program pemerintah daerah demi mewujudkan kesejahteraan kita bersama,”pintanya. (Josemaria)
Caption : foto – foto : Dokumentasi Humas Pemkab Intan Jaya
Foto 1 : Pemkab Intan Jaya bersama Muspika Distrik Homeyo dan Tim Akademisi Universitas Cenderawasih saat tiba di Distrik Homeyo untuk melaksanakan monev.
Foto 2 : Suasana Monev di Kantor Distrik Homeyo, Intan Jaya.
